Jelang Peringatan Puncak Zelfbestuur 16 Juni 1916 – 16 Juni 2016

Jakarta, SII.OR.ID – Suara Tjokroaminoto menggelegar, ”Lelap terus, dan kau dipuji sebagai bangsa terlembut di dunia. Darahmu dihisap dan dagingmu dilahap sehingga hanya kulit tersisa. Siapa pula tak memuji sapi dan kerbau?

Orang dapat menyuruhnya kerja dan memakan dagingnya. Tapi, kalau mereka tahu hak-haknya, orang pun akan menamakannya pongah karena tidak mau ditindas. Bahasamu terpuji halus di seluruh dunia, dan sopan pula. Sebabnya, kau menegur bangsa lain dalam bahasa kromo dan orang lain menegurmu dengan bahasa ngoko. Kalau kau balikkan, kau pun dianggap kurang ajar!!!”

Pada salah satu bagian pidatonya Tjokroaminoto mengatakan: ”… seperti yang saya katakan terlebih dahulu, sekarang jalan telah terbuka untuk mencapai tujuan itu, yakni memperoleh zelfbestuur (pemerintahan sendiri), biarpun hanya untuk daerah-daerah atau bagian-bagian. Kita harus mencoba untuk membuka semua lubang, semua jalan yang dapat kita gunakan untuk mencapai tujuan kita. Akan tetapi dengan jalan yang baik, dan jika jalan dan lain-lain itu terlalu sempit atau kecil maka kita harus berusaha memperbesarnya, agar kita dapat menembusnya ”.

Tjokro menutup pidatonya dengan menegaskan: ”Hak-hak dan kebebasan politik baru diberikan kepada rakyat kalau rakyat itu meminta sendiri dengan memaksa. Jarang sekali terjadi hak kebebasan itu diberikan sebagai hadiah oleh sesuatu pemerintah. Di bawah pemerintah yang tiranik dan zalim, hak-hak dan kebebasan itu dicapai dengan revolusi”. Itulah penggalan pidato Haji Oemar Said Tjokroaminoto dalam Kongres Nasional Pertama Syarikat Islam, 16 Juni -24 Juni 1916 di Bandung.

Pidatonya dikenal sebagai ungkapan paling terus terang, jujur, berani, dan tegas mengenai prinsip ”zelfbestuur”, kemandirian bangsa memiliki pemerintahan sendiri. Pidato itu hasil kontemplasi ajaran Islam dan Sunah Rasulullah serta pemikiran dari berbagai paham yang dipelajari dari buku- buku kiri Marxist sampai kanan seperti sosialisme dikaitkan situasi Hindia Belanda senyatanya.

Tjokroaminoto berani frontal mengatakan perlunya pemerintahan sendiri. Menurut Tjokro, bangsa Indonesia harus berjuang memperoleh kebebasan dan kemerdekaan berpolitik. Jangan berharap pada belas kasih kaum penjajah sebab selamanya mereka tidak akan memerdekakan Bumiputera. Dulu Sarekat Islam (sekarang Baca; Syarikat Islam Indonesia) adalah pelopor kebangsaan Indonesia paling awal.

Bermula dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan H Samanhudi di Solo 1905 menjadi Sarekat Islam (SI) oleh HOS Tjokroaminoto 16 0ktober 1906. Apabila SDI bergerak membela kepentingan pedagang pribumi menentang diskriminasi kolonial atas perlakukan khusus pedagang China, SI Indonesia menjadi gerakan politik menuntut Indonesia merdeka. SI Indonesia secara masif menghimpun kekuatan sosial yang bersifat transprimordial dan multietnik.

Kepeloporan SI Indonesia dalam gerakan nasional dan kontribusinya yang signifikan telah banyak diteliti sejarawan dan ilmuwan politik. Berlainan dengan Budi Utomo yang dibentuk setelah kelahiran SI pada 1908 dan lebih bersifat ”Jawa sentris” terbatas pada kepentingan priyayi birokrat Jawa. Indonesianis ternama George Mc Kahin pun mengakui Sarekat Islam sebagai gerakan nasionalis pertama di Indonesia yang secara terang-terangan bergerak di ranah politik memperjuangkan kemerdekaan.

Dulu SI berkembang pesat di bawah kepemimpinan HOS Tjokroaminoto. Hanya dalam waktu empat tahun Sarekat Islam berhasil membangun 180 cabang di Jawa dan luar Jawa dengan anggota hampir 1 juta orang. Pemimpin SI duduk sejajar dengan pejabat Belanda menyerukan bahwa kaum pribumi sama-sama manusia sebagaimana orang Belanda. Saat itu pribumi dijuluki hanya seperempat manusia.

Tjokroaminoto membangunkan moral pribumi sebagai manusia sederajat dengan Belanda sekaligus kesadaran sebagai kaum terjajah yang secara intensif dan terstruktur mengalami eksploitasi ekonomi, politik, dan kultural. Tidaklah mengherankan gerakan politik SI memperoleh sambutan luar biasa dan bahkan Tjokroaminoto dikatakan sebagai ”De Ongekroonde van Java” (Raja Jawa Tanpa Mahkota), titisan Ratu Adil.

Sosialisme dalam Islam

Pada Kongres Nasional SI (Sarekat Islam) pertama di Bandung, 16 Juni 1916 itu Tjokroaminoto menegaskan posisi Indonesia terhadap Belanda sebagai berikut: ”Tidaklah wajar melihat Indonesia sebagai sapi perahan yang diberi makan hanya disebabkan oleh susunya. Tidaklah pada tempatnya menganggap negeri ini sebagai tempat di mana orangorang datang dengan maksud mengambil hasilnya, dan tidaklah lagi dapat dipertanggungjawabkan penduduknya (kaum pribumi) tidak mempunyai hak berpartisipasi dalam masalah-masalah politik .”

Tjokroaminoto kemudian melancarkan berbagai program perlawanan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum pribumi. Salah satu pemikiran fenomenal adalah sosialisme dalam Islam. Islam adalah agama yang sosialis, diperlihatkan dari perilaku Nabi (Muhammad SAW) yang sangat sosialis dan pelarangan memakan riba bagi tiaptiap muslim.

Dua ayat dalam Alquran yang berbunyi: ”ALLAH SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ” (QS 2:75) dan ”Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba yang berganda-ganda” (QS 3: 130) diyakini sebagai bukti bahwa Islam adalah agama sosialis. Praktik riba sebagai perilaku memakan hasil keringat dan kerja orang lain, menurut Tjokro, bertentangan dengan nilai-nilai persamaan, kesetaraan, dan keadilan.

Sosialisme dalam Islam digunakan sebagai alat dan strategi menentang kapitalisme imperialisme. Tjokro ingin memperlihatkan Islam yang dianut mayoritas penduduk jelas menentang kapitalisme dan kolonialisme. Dengan cara demikian, Tjokro hendak membangunkan semangat nasionalisme sebagai dasar membangun persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendekatan yang lebih sosialistis, manusiawi, dan berkeadilan itu ditawarkan Tjokroaminoto untuk mengikis kesenjangan dan kemiskinan. Menurutnya, diperlukan persatuan umat untuk mencapai kemerdekaan Indonesia sejati. Pemikiran Tjokroaminoto memberi warna kuat pada pembentukan dasar negara Pancasila maupun Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 melalui keterlibatan langsung tokoh SI seperti Abikusno Tjokrosujoso, Agus Salim, Abdul Muis dalam BPUPK, PPKI, maupun Tim Sembilan.

Hal ini dapat dilihat dalam lima sila Pancasila. Pandangan sosialistis juga berpengaruh terhadap cara pandang tokoh SI dalam menyusun Pasal 34 UUD 1945: ”Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara”. Pasal ini merupakan hasil pemikiran Abiksuno Tjokrosujoso sebagai implementasi sosialisme dalam Islam.

Pada Amendemen UUD 1945 tahun 1999-2002 oleh MPR pasal ini disempurnakan dan ditambahkan dalam Ayat (2) menjadi berbunyi: ”Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan”. Meskipun 100 tahun lewat, Pidato Zelfbestuur HOS Tjokroaminoto relevan dengan konteks keindonesiaan saat ini di era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pemerintah harus berani membangun kemandirian ekonomi di tengah derasnya kekuatan kapitalisme global untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Muflich Chalif Ibrahim. Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Indonesia (SI INDONESIA)