Piagam Jakarta Kembali di Kumandangkan pada Peringatan Puncak 100 Tahun Zelfbestuur

Jakarta , SII.OR.IDĀ  Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Indonesia Muflich Chalif Ibrahim mengingatkan seluruh komponen bangsa agar tidak melupakan tanggal bersejarah 22 Juni 1945. Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan yang dipimpin oleh Ir Soekarno menyepakati dokumen yang semula dipersiapkan sebagai teks komprehensif tentang Proklamasi Kemerdekaan RI.

“Inilah sejarah rumusan dasar-dasar negara yang menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945 yang sekaligus sedianya dijadikan sebagai teks komprehensif Proklamasi Kemerdekaan RI. Oleh Mr Muhammad Yamin kesepakatan itu disebut sebagai Piagam Jakarta dan menjadi konsensus kebangsaan yang sangat penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia,” ungkap Muflich dalam siaran persĀ  peringatan Puncak perhelatan 100 tahun Zelfbestuur , Minggu (14/08/2016)

Dari Panitia Sembilan sendiri, lanjut Muflich, terdapat representasi tokoh umat Islam, 3 orang di antaranya pernah bermukim di Timur Tengah yaitu Abdul Kahar Mudzakkir, tokoh Muhammadiyah, pernah mukim di Mesir; sementara Wahid Hasyim, tokoh NU dan Agus Salim pernah mukim di Makkah, Arab Saudi. Dua anggota lainnya, Abikusno Cokrosoejoso, adik HOS Cokroaminoto Sarekat Islam (Sekarang; Syarikat Islam Indonesia), dan Mr Ahmad Subarjo (kemudian bergabung dengan Partai Masyumi). Ir Soekarno.

“Syarikat Islam Indonesia (SI Indonesia) mengajak semua pihak memperingati peristiwa penting 22 Juni (Piagam Jakarta) sebagai bagian dari pengamalan sejarah yang tidak boleh dilupakan–sebagaimana diajarkan Bung Karno–dengan melakukan refleksi kebangsaan dan revitalisasi nilai-nilainya dalam dimensi kekinian,” ungkapnya.

Muflich menjelaskan apa saja nilai yang harus direvitalisasi itu. Pertama, rumusan dasar-dasar negara yang termaktub dalam konstitusi lahir dari rahim tokoh-tokoh Islam bersama tokoh lintas agama dan suku, maknanya kita harus menjaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan, demi NKRI. Khusus bagi umat Islam mari kita tangkap semangat totalitas kontribusi tokoh-tokoh ummat bagi kemerdekaan serta persatuan dan kesatuan NKRI.

Kedua, Indonesia harus dibangun dengan semangat nasionalisme yang relijius. “Saya menyebutnya “kebangsaan yang ber-Ketuhanan” bukan saja karena andil tokoh-tokoh Islam–yang tiga di antaranya pernah bermukim di negeri Islam berasal–sangat besar dalam pembentukan falsafah bernegara, lebih dari itu karena falsafah negara itu sendiri bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertamanya,” bebernya. Lalu ditegaskan pada Pasal 29 Ayat (1) UUD bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketiga, karena itu kita harus mengapresiasi dan bahkan mendorong lahirnya regulasi yang mencerminkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai moralitas, etika keberagamaan dan budaya, termasuk yang berangkat dari kearifan lokal masing-masing daerah (melalui perda-perda).

Keempat, kita harus menjaga marwah kebangsaan kita dari rongrongan asing baik melalui infiltrasi ideologi dan budaya yang menyimpangi karakter bangsa kita, maupun dalam bentuk penguasaan ekonomi negara dan juga penguasaan setiap jengkal kedaulatan negara.

Kelima, Indonesia harus berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keselamatan bangsa-bangsa yang tertindas seperti di Palestina atau Rohingnya karena itu amanat Pancasila dan konstitusi. Terlebih karena sejarah kemerdekaan kita tidak lepas dari dukungan bangsa-bangsa lain, atas peran diplomasi, yang antara lain juga dimainkan oleh tokoh-tokoh Panitia Sembilan khusususnya yang bermukim di Timur Tengah. Maka tidak heran jika di antara negara dan bangsa yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia adalah Mesir dan Palestina.

“Dengan momentum sejarah 22 Juni 1945 kita tingkatkan aktualisasi konsensus kebangsaan yang disepakati para Founding Fathers (Panitia Sembilan) yang disebut sebagai Piagam Jakarta yang juga adalah Pembukaan UUD 1945, yang dikuatkan keabsahannya oleh Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959.

Departemen Kominfo SI Indonesia