• Home »
  • Pustaka Sejarah »
  • Dampak Tragedi Coup – Kudeta Kepemimpinan Dalam PSII Pasca Kongres Nasional / Majelis Tahkim XXXIII 22 Desember 1972

Dampak Tragedi Coup – Kudeta Kepemimpinan Dalam PSII Pasca Kongres Nasional / Majelis Tahkim XXXIII 22 Desember 1972

Majlis Tahkim merupakan kongres nasional Lima tahun sekali yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSII yang harus ditaati dan dipatuhi seluruh Anggota Partai Syarikat Islam Indonesia.

Kongres Nasional / Majlis Tahkim XXXII PSII yang diadakan pada tanggal 20-26 Agustus 1966 di Kota Bandung merupakan kongres terakhir pada masa orde lama, dalam kongres menetapkan dan mengangkat H. Anwar Tjokroaminoto sebagai Presiden Lajnah Tanfidziyah dan H. Arudji Kartawinata sebagai Presiden Dewan Partai.

Kongres Nasional / Majlis Tahkim XXXIII PSII yang diadakan tanggal 23-26 Juli 1972 di Majalaya Bandung, merupakan kongres pertama PSII di masa orde baru, menetapkan, mengangkat dan mengantarkan H.Bustamam,SH sebagai  Presiden Dewan Partai dan H.M.Ch.Ibrahim   sebagai Presiden Lajnah Tanfidziyah Partai Syarikat Islam Indonesia.

Namun sejak awal pembukaan Kongres Nasional / Majelis Tahkim XXXIII sudah tercium aroma dan gelagat tidak baik dan tidak lazim, yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota bai’at PSII yang masuk PSII tidak melalui jenjang kaderisasi organisasi. Sejak awal kongres sudah mulai ada aksi transaksional, kandidat yang bagi-bagi sesuatu, dan ada suatu kejanggalan; Sambutan Presiden Republik Indonesia (M. Soeharto) dibacakan oleh T.M.Gobel salah satu kandidat yang ingin dipilih masuk dalam jajaran pucuk pimpinan DPP PSII, padahal waktu acara pembukaan Kongres Nasional XXXIII tersebut dihadiri pula oleh beberapa Menteri dan Gubernur Jawa Barat, mengapa bukan Menteri atau Gubernur yang membacakan pidato sambutan presiden RI ?

Namun para wufud (utusan dari DPC-DPC PSII) tidak terpengaruh dengan pidato  dan kondisi tersebut, karena para wufud yang datang dalam Majlis Tahkim benar benar kader PSII  yang senantiasa taat pada aturan dan hukum  organisasi,  selain Hukum Organisasi AD/ART dan Keputusan Majlis Tahkim, hukum tertinggi bagi anggota PSII adalah Kitabullah dan Sunah Rasul yang nyata.

Lima bulan setelah Majlis Tahkim ke XXXIII, tepatnya pada 22 Desember 1972, sekitar jam lima sore ada beberapa orang pemuda di bawah pimpinan Syarifudin Harahap dan Suryo Achmad Modjo cs. membawa beberapa kelompok massanya masing-masing yang tidak dikenal berjumlah ratusan orang diantara kelompok massa itu ada yang dari daerah Kali Pasir Cikini, Manggarai, Jatinegara Kaum Pulogadung dan Cawang (karyawan PT Nasional Gobel); mulai melakukan aksi kudeta (coup) dengan mengepung, menduduki dan menguasai secara paksa dan anarkis Kantor DPP Partai Syarikat Islam Indonesia yang terletak di Jl. Taman Amir Hamzah, Matraman, Jakarta Pusat. Yang kemudian mereka menamakan diri sebagai “Tim Penyelamat PSII”, terdiri dari S. Achmad Modjo, dkk. Yang selanjutnya beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 24 Desember 1972 munculah selebaran kepemimpinan PSII dengan judul “Pimpinan Darurat PSII” yang dipimpin oleh H. Anwar Tjokroaminoto  H. Drs. T.M. Gobel dkk.

Pada saat kudeta terjadi 22 Desember 1972 Presiden Dewan Partai PSII (H.Bustamam,SH) dan Presiden Lajnah Tanfidziyah PSII (H.M.Ch. Ibrahim)  sedang tidak berada di Jakarta, namun segera di hubungi dan segera kembali ke Jakarta. Peristiwa itu langsung dilaporkan oleh jajaran DPP PSII kepada pihak kepolisian (Komdak Jakarta Raya) pada hari itu juga.

Namun keesokan harinya tanggal 23 Desember 1972, anehnya para aparat kepolisian justeru melarang, menghalangi dan tidak mengizinkan para Pengurus DPP PSII yang sah hasil MT XXXIII Pimpinan H.Bustamam,SH  dan  H.M.Ch. Ibrahim untuk masuk berkantor di Jl.  Taman Amir Hamzah,  dan  akhirnya  DPP PSII  Pimpinan H.Bustaman,SH dan H.M.Ch.Ibrahim dengan pertimbangan menghindari bentrok fisik dan pertumpahan darah maka mengintruksikan para anggota dan kader untuk menahan diri dan tetap tenang, tidak terpancing, atau terprovokasi keadaan situasi kondisi saat itu dan memutuskan berpindah kantor, awalnya pindah sementara ke Jl. Tjokroaminoto No. 16 (kediaman Bpk. Arudji Kartawinata), lalu kemudian pindah ke Jl. Let.Jend.Suprapto, Jakarta Pusat,  dan  pada tahun 1989 kantor tersebut terkena pelebaran jalan dan kemudian kantor DPP  Syarikat Islam (PSII)  pindah ke Jl.Prof.Dr.Latumenten Raya No. 16, Grogol, Jakarta Barat, sampai dengan sekarang.

Sehari setelah aksi kudeta itu tiba-tiba muncul mereka yang menyebut dirinya sebagai “Tim Penyelamat PSII”,  yang kemudian merancang, membentuk lagi “Pimpinan Darurat PSII”  dimana pucuk pimpinannya adalah H. Anwar Tjokroaminoto yang dalam kongres nasional / MT XXXIII tidak terpilih lagi oleh para wufud dalam pemilihan Presiden Lajnah Tanfidziyah PSII.

Mulai sejak itulah ada dua kubu PSII, dan kubu mereka menjalankan organisasi PSII tandingan /hasil kudeta tersebut yang kepengurusan DPP-nya disusun / dibuat di luar aturan hukum organisasi, diluar Kongres Nasional atau Majlis Tahkim, tanpa landasan dan melanggar AD dan ART PSII. Karena segelintir oknum organisasi yang tidak puas karena tidak terpilih dalam kongres nasional, mereka membuat DPP tandingan yang di kemudian hari kepengurusan DPP semacam ini yang justeru diakui dan dibela oleh Pemerintah Rezim Orde Baru.

Dan mulai sejak itulah Wilayah-wilayah dan Cabang-cabang PSII di seluruh Indonesia yang ta’at hukum dan loyal pada DPP PSII hasil Majlis Tahkim XXXIII (H.Bustamam dan H.M.Ch. Ibrahim) mulai dirong-rong, diteror, difitnah, dibatasi ruang gerak dan kesempatannya berperan dalam percaturan politik agar turut pula mendukung DPP PSII hasil kudeta (yang di akui dan direstui oleh Pemerintah Orde Baru), namun syukur alhamdulillah DPW PSII dan DPC PSII mayoritas tetap loyal dan menyatakan kesetiaan kepada DPP PSII hasil Majlis Tahkim XXXIII di Majalaya – Bandung, dibawah Pimpinan H. Bustamam,SH dan H.M.Ch. Ibrahim, yaitu 13 DPW dan 129 DPC serta 6 ormas sayap (arsip surat masuk s/d tanggal 29 Januari 1973).

Pada saat Menteri Dalam Negeri RI dijabat oleh  Supardjo Rustam melalui TELEGRAMNYA ke seluruh Gubernur   dan  Bupati/Walikota   di  seluruh  Indonesia, yang  isinya  bahwa  Seluruh  Gubernur  dan Bupati/Walikota dilarang berhubungan dengan Pimpinan Wilayah dan Cabang PSII  yang tetap loyal pada DPP PSII hasil Majelis Tahkim XXXIII  yang dipimpin oleh  H. Bustamam,SH dan H. M.Ch. Ibrahim.

Walaupun di teror, diintimidasi ,dilarang mengadakan kegiatan  dan bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh yang memegang teguh bai’atnya keluar masuk penjara dan dikejar-kejar, diinterogasi, ditakut-takuti oleh rezim orde baru karena korban fitnah dari orang-orang yang melanggar bai’at dan hukum organisasi, namun Alhamdulillah berkat izin Allah SWT, mayoritas DPW dan DPC  serta   para anggota  kader dan jama’ah PSII pimpinan H.Bustamam,SH dan H.M.Ch. Ibrahim masih  tetap eksis, satu dan solid hingga sekarang tanpa merubah  asas dan fithrahnya dari sejak awal didirikan 16 Oktober 1905. Justeru kenyataannya mereka yang khianat, melanggar bai’at dan membuat bencana atas organisasi PSII (yang didukung, dibantu materiil dan immateriil oleh Pemerintah orde baru) bukannya semakin kuat malah justeru sebaliknya semakin lemah dan berpecah-pecah menjadi beberapa faksi SI yang ada di Matraman.

Peristiwa 22 Desember 1972, merupakan  peristiwa besar berupa pengkhianatan dan bencana organisasi yang sangat menyedihkan khususnya bagi Kaum  Partai Syarikat Islam Indonesia   yang taat pada bai’atnya, yang taat pada aturan hukum organisasi dan bagi bangsa Indondesia pada umumnya yang  menjunjung  tinggi nilai-nilai luhur dan demokrasi, karena kejadian ini adalah peristiwa yang terjadi pertama kali dalam negara demokrasi ( kejadian ini sangat disesalkan oleh Bung Hatta dan tokoh-tokoh yang lain), kemudian, H. Bustamam,SH dan H.M.Ch.Ibrahim dkk yang terpilih dari hasil pemilu tahun 1971 harus terlempar (direcall) dari kursi DPR/MPR RI Parlemen dan digantikan begitu saja oleh orang-orang yang menamakan diri pimpinan darurat PSII, padahal mereka tidak terpilih dalam pemilu 1971, dan   beberapa tahun kemudian kejadian rekayasa ini juga menimpa Partai-Partai lain bahkan melanda beberapa ormas yang lain.

Dan setelah ada penyederhanaan partai politik (Fusi PPP) maka DPP PSII hasil kudeta memakai nama “Syarikat Islam (SI)” dan DPP PSII hasil Majlis Tahkim XXXIII di Majalaya- Bandung, memakai nama “Syarikat Islam (PSII)”.

Kehidupan Syarikat Islam (PSII) setelah peristiwa kudeta 22 Desember 1972 sampai rezim orde baru runtuh:

  1. Syarikat Islam (PSII) selalu dihambat/dihalang-halangi dan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan organisasi oleh rezim orde baru karena laporan sepihak dan fitnah dari para pelanggar bai’at, pelanggar aturan hukum organisasi PS
  2. Banyak tokoh-tokoh yang keluar masuk penjara karena difitnah oleh para pelanggar bai’at PSII dan sampai saat ini korban yang dimasa orde baru mengalami tekanan dan perlakuan tidak adil masih banyak yang hidup dan menjadi saksi atas kedzaliman penguasa saat itu.
  3. Gubernur dan Bupati /Walikota dilarang menerima dan mengakui eksistensi Syarikat Islam (PSII) hasil Majlis Tahkim XXXIII di Majalaya-Bandun
  4. Tidak mendapat pengakuan dan restu dari pemerintah orde baru dan tidak pernah mendapat bantuan sumbangan dari pemerintah, hidup mandiri dengan iuran anggota dan gotong royong para pengurus.
  5. Syarikat Islam (SI) hasil kudeta  dan  rezim  orde  baru  menginginkan  Syarikat  Islam  (PSII) bubar  dengan bermacam cara sehingga  kader dan anggota Syarikat Islam (PSII) yang tidak tahan  menghadapi  tekanan mencari selamat dan ada yang menyeberang ke Syarikat Islam (SI) hasil kudeta yang berkantor di Matraman.
  6. Namun atas izin dan perlindungan Allah SWT. Alhamdulillah DPP Syarikat Islam (PSII) atau sekarang Syarikat Islam Indonesia tetap eksis, satu dan solid, tidak pernah pecah, tetap satu imamah karena setiap anggota senantiasa mentaati aturan hukum organisasi dan menjadikan bai’at sebagai teman setia dalam berjuang.
  7. Banyak juga dari mereka yang sudah insyaf, menyadari kekeliruan lantas bertaubat, menyesal dan kembali mengikuti ketentuan-ketentuan hukum organisasi Syarikat Islam (PSII) atau sekarang Syarikat Islam Indonesia yang berkantor di Jl. Prof.Dr.Latumenten Raya No. 16, Grogol, Jakarta Barat.

KEHIDUPAN ORGANISASI SETELAH REFORMASI

Setelah jatuhnya rezim orde baru tanggal 22 Mei 1998, DPP Syarikat Islam  (PSII) pada tanggal 23 Mei 1998 mengeluarkan  maklumat  “kembali menggunakan  nama  Partai  Syarikat  Islam  Indonesia  (PSII)  dan langsung mendaftarkan ke Departemen Dalam Negeri dan pada 18-20 Oktober tahun 1998 kemudian menyelenggarakan Majlis Tahkim XXXIV di Bandung (catatan: semenjak di kudeta  22 Desember 1972 sampai dengan runtuhnya rezim Orde Baru, DPP PSII hasil Majlis Tahkim XXXIII tidak pernah di izinkan untuk berkongres dan melakukan kegiatan-kegiatan keorganisasiannya).

Dan beberapa hari setelah DPP Syarikat Islam (PSII) kembali dengan nama PSII Alm Sdr. Inting Chamsin mengajak Sdr.Rahandani untuk mengadakan silaturahiim dengan Sdr. Amrullah Ahmad dan kawan-kawan untuk membicarakan Syarikat Islam (PSII) dan Syarikat Islam (SI). Dalam pembicaran  Sdr. Amrullah  Ahmad mengusulkan untuk mempersatukan kaum Syarikat Islam agar di adakan Majlis Tahkim bersama, Sdr. Inting dan Sdr.Rahandani setuju asalkan AD/ART yang dipakai AD/ART  PSII  tahun 1972 (sebelum terjadi kudeta) namun Sdr. Amrullah Ahmad dan kawan-kawan tidak setuju, tetapi ingin bersama-sama membuat AD/ART baru, akhirnya pembicaraan menemui jalan buntu dan akhirnya Sdr. Inting Chamsin minta pada Sdr.Amrullah Ahmad agar Syarikat Islam (SI) untuk tidak mendeklarasikan PSII, tapi ternyata tanggal 29 Mei 1998 Syarikat Islam (SI) juga medeklarasikan berdirinya  PSII, sehingga pada pemilu 1999  DPP PSII hasil Majlis Tahkim XXXIII memakai nama PSII-1905.

Dengan berlakunya undang undang pemilu tahun 2003 yang di buat oleh Partai-Partai besar melalui anggota DPR dan Pemerintah  yang isinya bahwa Partai Peserta Pemilu 1999 yang tidak memenuhi ambang batas tidak punya hak maju menjadi peserta pemilu 2004. Boleh maju menjadi peserta pemilu 2004 tetapi harus berganti nama alias membuat partai baru,  DPP PSII-1905 memahami  di balik undang-undang pemilu 2003 tersebut ada indikasi untuk  menghabisi   partai-partai yang  turut membidani lahirnya  negeri ini, yang seharusnya menjadi aset negara, dan sadar tentang hal tersebut, maka untuk menyelamatkan organisasi dalam  Majlis Tahkim ke XXXV tahun 2003 di Garut – Jawa Barat, dalam sidangnya para wufud memutuskan untuk melanjutkan eksistensi pengabdian dan perjuangan PSII-1905 kembali berstatus ormas dengan nama Syarikat Islam Indonesia.

Sedangkan PSII yang di deklarasikan oleh  Syarikat Islam (SI) yang berkantor di Matraman pada Kongresnya di Bekasi tahun 1999 pecah menjadi DPP PSII  dengan Ketua  H.Taufik  Cokroaminoto  dan PP Syarikat Islam (SI) dengan Ketua H.Amrullah Ahmad, dan pada tahun 2003 terjadi lagi perpecahan dalam tubuh PSII, sehingga ada dua Kongres yaitu  Kongres PSII di Lembang Jawa Barat memilih H. Amrullah Ahmad menjadi Ketua umum PSII dan Kongres PSII di  Podok Gede terpilih H.Rahadjo Cakraningrat menjadi Ketua Umum PSII. Dan menghadapi Pemilu 2003 PSII yang dipimpin H.Rahardjo Cakraningrat meleburkan diri dengan Partai –Partai Nasionalis peserta pemilu 1999 menjadi PSI  (Partai Serikat Indonesia) dengan Ketua   Umum H.Rahardjo Cakraningrat.

Setelah  PSII melebur menjadi Partai Serikat Indonesia (PSI), kembali terjadi perpecahan dalam tubuh PP Syarikat Islam (SI) Matraman, yaitu ada Kongres PP Syarikat Islam (SI) di Bandung memilih  Ketua Umum PP Syarikat Islam (SI) Matraman Djauhari Syamsudin dan Kongres PP Syarikat Islam (SI) Matraman di Jakarta yang memilih Ketua Umum  H.Rahardjo Cakraningrat.

Setelah runtuhnya Rezim Orde Baru, setiap menjelang kongres yang akan di selenggarakan oleh Syarikat Islam (SI) hasil kudeta selalu mengajak DPP Syarikat Islam Indonesia ishlah bahkan pernah menawarkan posisi dan jabatan tertentu, dan setiap kali ada pertemuan ada saja oknum yang menyebar luaskan pertemuan itu se olah-olah sudah terjadi Islah dan penyatuan dengan harapan dapat “dijual”, padahal pertemuan-pertemuan itu bagi kami DPP Syarikat Islam Indonesia menganggapnya silaturahiim biasa dan sebagai penjajakan yang harus di bicarakan lebih lanjut dan tentunya harus dilandasi dengan kesadaran, kejujuran dan keikhlasan.

Dalam  menghadapi    Pemilu  tahun  2004  sebagai  jembatan  menyatukan  kaum  PSII  yang  ada di  seluruh Indonesia agar dapat turut serta dalam pemilu 2004, maka H.Ohan Sudjana dan kawan-kawan bersama H.Amrullah Ahamad dan kawan-kawan, walaupun dengan pertemuan yang sangat alot namun berhasil dan sepakat untuk  mendirikan Partai Syarikat Islam Indonesia-Perjuangan, dengan Presiden Lajnah Tanfiziyah H.Ohan Sudjana dan Sekretaris Jenderal H.Amrullah Ahmad. Namun dalam perjalanannya  tidak seperti yang direncanakan dan diharapkan, dalam pembentukan Wilayah dan Cabang banyak hambatan dan masalah sebagai contoh di Jawa Barat Susunan Cabang yang sudah disusun bersama oleh kedua belah Pihak Cabang namun orang yang loyal pada H.Amrullah Ahmad  tidak pada posisi yang pas menurut H.Amrullah Ahmad maka SK tidak segera di tanda  tangani, begitu pula untuk wilayah  Jawa Timur Cabang-cabang yang telah di bentuk oleh Sdr. H.Suwardi PS. bernasib sama,  sehingga sampai batas pendaftaran hampir berakhir jumlah Cabang masih kurang dan agar mempercepat pembentukan Cabang Partai maka dalam rapat harian DPP PSII-Perjuangan sepakat agar Cabang Syarikat Islam (SI) yang menurut pengakuan H.Amrullah Ahmad pada saat awal pendirian PSII-Perjuangan punya sekitar 200 Cabang agar diterbikan SK Cabang saja,  ternyata jawaban H.Ammrullah Ahmad bilang “saya tidak punya datanya”  dan pada  akhirnya PSII –Perjuangan tidak lolos menjadi Partai Peserta Pemilu 2004, dan dalam rapat terakhir H.Amrullah Ahmad mengajukan agar  kantor di pindah ke kantor DPP PSII -1905, Jl.Prof,Dr. Latumenten Raya No. 16, dan berselang 5 menit setelah selesai rapat semua funiture kantor di angkut keluar  kantor oleh orangnya H.Amrullah Ahmad  (Bangunan Kantor milik Sdr. Rahandani dan Furniturnya dari orangnya H.Amrullah Ahmad).

Dari uraian di atas  sudah jelas bahwa peristiwa / tragedi pada tanggal 22 Desember 1972 merupakan kudeta terhadap Pengurus DPP PSII hasil Majlis Tahkim XXXIII di Majalaya Bandung, yang merupakan pelanggaran berat konstitusi organisasai yang di atur dalam AD/ART PSII dan sekaligus melanggar bai’at anggota PSII, membuat bencana dan khianat atas organisasi serta  mencederai demokrasi. Sejarah tidak bisa di tutup-tutupi dan tidak boleh dilupakan, apa lagi hukum tertinggi bagi anggota Syarikat Islam Indonesia adalah  Kitabullah dan Sunah Rasullah yang nyata, dan semua umat Islam tahu bahwa dalam Kitabullah atau Al Qur’an banyak kisah-kisah manusia  di masa lampau (Sejarah) dengan maksud agar menjadi  pelajaran bagi umat Islam yang akan datang, jadi kalau ada tokoh Syarikat Islam (SI) yang tidak mau tahu dengan sejarah  bahkan ingin melupakan sejarah terjadinya coup kudeta 22 Desember 1972 atas kepemimpinan PSII, patut dipertanyakan ke-SI-annya.

DPP Syarikat Islam Indonesia menghargai dan mendukung gagasan-gagasan untuk membesarkan dan membangkitkan kembali organisasi pelopor dan perintis kemerdekaan agar dapat tampil berperan kembali mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan cara yang jujur, baik, benar, mandiri dan bermartabat berdasarkan ke-Islaman untuk dapat menuju kepada kemerdekaan sejati.

Maka DPP Syarikat Islam Indonesia menghimbau kepada Saudara-saudara yang masih meneruskan kepemimpinan hasil kudeta 22 Desember 1972, segera menyadari bahwa pengingkaran atas kebenaran, melakukan makar terus menerus tidak ada gunanya dan akan mencemarkan, menghancurkan nama dan citra organisasi Syarikat Islam (SI) itu sendiri. Untuk itu sebelum melajutkan pembicaraan dalam rangka usaha kembali bergabung dengan DPP Syarikat Islam Indonesia, diharapkan saudara-saudara beserta seluruh faksi-faksi SI (SI) di Matraman terlebih dahulu bersatu dan mengadakan Kongres bersama yang di ikuti oleh seluruh faksi Syarikat Islam (SI) di Matraman, dengan keputusan kongres kami usulkan di antaranya adalah :

A. Mengutuk pengkhianatan dengan aksi kudeta 22 Desmber 1972, yang mengakibatkan bencana bagi kaum Partai Syarikat Islam Indonesia, & mengakibatkan :

A.1. Terjadi perebutan/ pengambilalihan kantor pusat, Wilayah-wilayah dan Cabang-cabang PSII.

A.2. Terjadi recall anggota-anggota MPR/DPR RI dan DPRD dari PSII hasil Pemilu 1971 yang dikudeta.

A.3. Hilangnya aset-aset Organisasi yang dikuasai bahkan banyak yang sudah dijual oleh oknum-oknum anggota PSII yang mengambil kesempatan dalam perpecahan.

A.4. Terjadi fitnah, teror dimana-mana yang menimpa anggota bai’at yang ta’at kepada aturan hukum

A.5. organisasi bahkan sampai keluar masuk penjara dan menanggung konsekwensi lainya pada masa rezim Orde Baru

B. Dalam Kongres harus memutuskan Satunya Syarikat Islam (SI) dari seluruh faksi SI di Matraman dan berjanji tidak akan membuat perpecahan lagi kalau perlu di buatkan akta Notaris.

C. Kongres memutuskan satunya Syarikat Islam (SI) Matraman tidak lagi berfaksi-faksi untuk pulang kembali bergabung melebur (menggabungkan diri) dengan Syarikat Islam Indonesia melalui keputusan Kongres Luar Biasa yang di adakan oleh DPP Syarikat Islam Indonesia hasil Majlis Tahkim XXXVII di Jakarta, yang merupakan kelanjutan dari Majlis Tahkim XXXIII tahun 1972 di Majalaya-Bandung.

D. Dalam Kongres satunya Syarikat Islam (SI) tidak untuk memilih Pengurus Baru tetapi cukup membentuk Tim Untuk membicarakan kembalinya Syarikat Islam (SI) di Matraman bergabung kembali dengan Syarikat Islam Indonesia melalui Majlis Tahkim Luar Biasa yang di selenggarakan bersama oleh DPP Syarikat Islam Indonesia.

Kenapa keputusan Kongres kami sarankan seperti tersebut di atas, agar di masa yang akan datang tidak terjadi dan terulang lagi peristiwa kudeta 22 Desember 1972, yang mengakibatkan lemahnya organisasi dan mengakibatkan porak- porandanya tatanan organisasi.

DPP Syarikat Islam Indonesia mengamati  teman-teman yang berada di Matraman banyak yang tidak tahu sejarah khususnya kronologis  peristiwa 22 Desmber 1972 karena banyak pelaku yang menutup-menutupi peristiwa tersebut,  bahkan ada yang tahu kalau perbuatan itu salah namun terus saja jalan karena tergoda oleh  iming-iming,  angan-angan  dan  rayuan  keduniaan  juga  mendukung  perbuatan  yang  salah. (Dan janganlah kamu campuradukan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.  ( Al-Baqarah 42).

DPP Syarikat Islam Indonesia ingin agar Organisasi Pergerakan Pertama dan Pelopor Perintis Kemerdekaan Indonesia ini tetap terjaga keaslian dan kemurniannya, maju, besar dan bangkit serta jaya lestari di NKRI. Dalam hal kepemimpinan di Syarikat Islam Indonesia, siapapun yang akan mendapat amanah kepemimpinan ke depan harus taat kepada aturan hukum organisasi yaitu AD/ART organisasi, taat kepada keputusan Majlis Tahkim dan taat kepada hukum tertinggi organisasi  yaitu Kitabullah dan Sunah Rasulullah yang nyata, singkatnya yang paling taat dan paling ridlo diatur oleh aturan Allah SWT (nyata dapat membuktikan keimanan, keislaman dan keihsanannya).

DPP Syarikat Islam Indonesia mengharap kepada dan dari semua fihak bergabungnya  kembali  Syarikat Islam (SI) kedalam pangkuan  Syarikat Islam Indonesia dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, suci hati dan ikhlas hanya karena Allah semata, bukan karena selain Allah dan bukan untuk kepentingan duniawi sesaat.

Point obyektif yang kami minta dari uraian di atas ada tiga hal pokok :

–     Mengakui bahwa kudeta 22 Desember 1972 merupakan pelanggaran berat terhadap hukum organisasi dan kesalahan fatal dalam berorganisasi, menyesali peristiwa tersebut serta berkeinginan untuk menyudahinya.

–     Meminta maaf, ampun dan taubat kepada Allah SWT ; untuk kemudian

–     Siap sedia dan mematuhi aturan hukum organisasi Syarikat Islam Indonesia, maka ahlan wasahlan wa marhaban kembali kerumah yang pernah ditinggalkan, kami membuka pintu lebar-lebar dan penuh maaf.

Demikian gambaran, masukan, harapan dan saran yang menjadi sikap DPP Syarikat Islam Indonesia, kami sampaikan melalui Tim Independen Inisiator Ishlah (KH. Abdullah Hehamahua, Tamsil Linrung, Adji Dedi Mulawarman dkk), semoga menjadi bahan pertimbangan saudara-saudara untuk disampaikan kepada faksi-faksi SI di Matraman.

 Billahi fie sabilil haq

Wassalaam wr.wb.

Jakarta, 21 Desember 2015

DEWAN PIMPINAN PUSAT

SYARIKAT ISLAM INDONESIA

LAJNAH TANFIDZIYAH

Presiden

 

ttd

 

H. Muflih Chalif Ibrahim

Sekretaris Jenderal

 

ttd

 

H. Rahandani