Wakil – Wakil DPR

PSII mempunyai 10 orang wakil di DPR hasil Pemilu. 5 orang diantaranya sudah memihak Pimpinan darurat, masing-masing Drs. MA.Gani, Drs.Sarifuddin Harahap, Johan Burhanuddin SH, Drs TH.M.Gobel dan Ubaya Ahmady 5 orang wakil PSII di DPR lainnya tetap memperjuangkan Pengurus hasil pilihan Majlis Tahkim ke XXXIII di Majalaya Bandung, mereka masing-masing: Usman Yusuf Helmi, Bustamam SH, Andi Mapatunru, Ishak Moro, dan Warotomo Dwijoyuwono. Demikian Harian Kompas 26 Desember 1972. Pada tanggal 25 Desember 1972 (Pagi) oleh Sekretariat LT PSn telah disampaikan (diedarkan untuk diketahui) kepada pimpinan DPP sebuah tembusan surat Gubernur Jawa Barat kepada Johan Burhanuddin, SH. tanggal 20 Desember 1972 No.790/A.V/20/1972, yang teks lengkapnya sebagai berikut:

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Menunjuk surat saudara, tanggal 19 Desember 1972 yang dilampirkan salinan surat LT No.283/LT/XXXIII/G./72 serta salinan keputusan Dewan Partai PSII Nomor. 01/DIS/1972, saya telah mempelajarinya dengan baik. Saya menanggapi, bahwa rapat Partai-Partai Islam di Jawa Barat yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1972 oleh keempat Partai Islam (NU, Parmusi, PSII, PI, Perti) adalah merupakan tindakan yang tepat dan patriotik searah dengan keinginan masyarakat Indonesia yang dituangkan melaui ketetapan MPRS Nomor 22/1966, dimana presiden Soeharto sebagai mandataris dan juga sebagai Pimpinan Umum perjuangan Orde Baru telah mengambil langkah-langkah kebijaksanaan, kearah pelaksanaan Tap MPR tersebuf.

Sehubungan dengan adanya data-data informasi tentang kegiatan kegiatan pihak tertentu akhir-akhir ini yang diarahkan untuk mendiskreditkan dan menggeser kedudukan saudara selaku pimpinan PSII Jawa Barat, maka hal ini saya tanggapi sebagai suatu hai yang berlatar belakang untuk menggagalkan usaha berfusinya Partai-partai Islam di Jawa Barat, yang pada hakekatnya merupakan pelasanaan dari anjuran Bapak Presiden Suharto dan Tap MPR No.22 tersebut. Lebih luas dari itu, maka usaha negatif mereka itu akan juga bisa berpengaruh buruk kepada bidang stabilitas sosial politik ditanah air kita, khususnya dalam menghadapi Sidang MPR pada bulan Maret 1973- Ditarik kesimpulan dari kesemuanya ini, maka pendapat dan sikap saya menghadapi persoalan tersebut itu adalah tegas dan jelas tidak akan memberikan dan memberikan tempat serta kesempatan barang sedikitpun kepada pihak mana dan siapapun yang secara langsung ataupun tidak. Langsung akan mengganggu kelancaran pelaksanaan fusi Partai Islam di jawa Barat sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Bapak Presiden selaku Mandataris MPR.

Wabllahi Taufiq Walhidayah

Wassalalmu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Cap.ttd

SOLIHIN G.P

Sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah Ttd